mahabarakan gasan kula dikampung!

Peranan Pendamping Desa & PLD sebagai Suksesor Pembangunan Desa






Monitoring dan Evaluasi dari Tim Kecamatan beserta Pendamping Desa terhadap pelaksanaan Dana Desa di titingkat desa.  ( Foto : iit borneo )


Kondisi sekarang ketika mendengar kata Pendamping terasa ngeri ngeri sedap, disatu sisi bisa membantu desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran dan menjadi bagian dari terbangunnya desa yang mandiri dan berkarakter disisi lain tugas yang diemban pendamping sangatlah berat, mereka harus mengawasi dan mengamati seluruh rangkaian pekerjaan agar tidak keluar dari koridor yang ditetapkan, membuat laporan mingguan hingga akhir pelaksanaan kegiatan dari satu proyek ke proyek lainnya, belum lagi tuntutan instansi atau dinas terkait mengenai penyerapan dana desa yang dikucurkan pemerintah kedesa apakah sudah sesuai dengan APBDes atau belum sementara insan di desa akan selalu meminta waktu pendamping desa untuk berkoordinasi mengenai tata cara pelaporan, penatausahaan dan hasil evaluasi dari pekerjaan yang dikerjakan.

Monitoring Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terhadap pengerjaan JUT di Desa sebagai bentuk apresiasi kepada TPK yang melaksanakan Dana Desa agar selalu terbangun sinergi yang positif  dari Pendamping dan Pelaksana Kegiatan.  ( Foto : iit borneo )


berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa disebutkan  Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa meliputi :
  1. Mendampingi Desa dalam membuat perencanaan , pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, Pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan  sarana dan prasarana desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok kelompok masyarakat desa ;
  5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan desa yang baru ;
  6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara pertisipatif ;
  7. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .


Baca Juga : Korelasi Dana Desa dengan Lapangan Kerja ?

dari tugas pokok Pendamping Desa diatas tersebut maka wajib hukumnya pendamping desa memiliki kemampuan atau kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut. jika diambil perumpamaan Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa diibaratkan sebagai Dokter Umum dimana mereka dituntut harus mampu memahami dan mengatasi serta menjalankan tugasnya baik secara prosedural ataupun hal hal yang tidak terduga.

Melihat pada kacamata awam, banyak yang bertanya : " Apakah Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa yang ada sudah dinyatakan mampu ? " tentu jawabannya akan beragam sesuai dengan perspektif masing masing, jika seandainya dianggap belum mampu apa yang harus dilakukan ?

 Dari keterangan beberapa teman yang berprofesi sebagai Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa bisa sedikit saya simpulkan, umumnya di Kabupaten Banjar dari kalangan insan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sudah mampu memahami dan mengaplikasikan teknik pembuatan RPJMDesa, RKP Desa, Penyusunan APBDesa bahkan dengan benyaknya rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan Penatakelolaan Keuangan Desa atau kita sebut dengan Laporan Kegiatan dengan berbagai sistem dari Manual ke SIKDES hingga SIKSEUDES (Sistem Keuangan Desa) aplikasi yang dipakai sekarang sudah teman teman kuasai, namun ada catatan sebagai bentuk saran bahwa belum begitu terimplementasikan untuk teknik pembuatan Regulasi Desa , Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis Web/Weblog.

Tim monitoring dari Kecamatan turun kelapangan meninjau lokasi  pelaksanaan Dana Desa didampingi oleh Pendamping, Pambakal, Sekdes dan Bendahara dan beberapa anggota TPK. ( foto : iit borneo )


Disis lain catatan evaluasi terkait kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa kurangnya pengetahuan atau ahli dibidang Teknik Infrastrukrut sehingga sedikit menguras otak padahal Dana Desa lebih diprioritaskan ke arah Pembangunan yang mayoritasnya ke Infrasrtuktur, akan tetapi tidak sampai disana perjuangan kawan kawan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk mendampingi Desa, mereka melakukan uudiensi dan memfasilitasi desa dengan pihak pihak yang kompeten dibidang nya.

Jika catatan lebih dan kurangnya tersebut di evaluasi dan diperhatikan stakeholder dan instansi terkait demi pembangunan banua harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif kedepannya adalah membangun kesadaran kolektif, optimasi pembinaan, optimalisasi pendampingan, dan Optialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, hal ini akan mengakselerasi pencapaian target Desa yang Kuat, Maju, Mandir, dan Demoktaris.

Untuk mencapai semua itu tentunya tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah dan masyarakat desa saja, namun semua pihak pihak yang berkepentingan harus lebih bersinergi satu tujuan secara aktif dan sadar untuk mendukung implementasi Undang Undang Desa.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar